dr Rosa Minta Keringanan Hukuman Dituntut 6 Tahun Bui

● Pledoi (Pembelaan) PPK Steven Senada Mohon hukuman seringan -ringannya

TOPIKSULUT.COM, MANADO – Terdakwa mantan Kepala Pelaksana BPBD Minut, dr RMT alias Rosa yang telah dituntut 6 tahun penjara oleh penuntut umum, dalam nota pembelaan yang dibacakan Tim Penasihat Hukum (PH), Frangky Weku dkk meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara dapat membebaskan atau jika berpendapat lain, mohon keringanan hukuman , dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Manado, Jumat (29/6/2018).

“Terdakwa tidak melakukan perbuatan hukum karena melaksanakan perintah atasan. Dengan proses pencairan dana diketahui dan atas perintah Bupati Minut VAP,” ujar PH dalam pledoi.

PH juga meminta agar surat permohonan Justice Collaborator yang diajukan dapat dikabulkan , sebagai pertimbangan dalam putusan perkara ini.

Dalam pembelaan pribadi, Kadinkes Minut ini , dikatakan , dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan atasan yaitu Bupati Minut.

“Saya hanya menjalankan tugas. Saya tidak menyangka bila loyalitas saya harus berujung di balik terali besi,” ucap terdakwa Rosa dengan isak tangis.

Dirinya pun mengulang apa yang pernah dikatakan Kepala Kejaksaan tinggi, kala dirinya diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik Kejati Sulut.

“Pak kajati menepuk pundak saya, dan mengatakan bahwa saya bukanlah seorang koruptur,” kata terdakwa dengan suara serak.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa Steven Solang , Daniel Tuela SH

Pada kesempatan yang sama, secara terpisah, terdakwa SHS alias Steven sebagai PPK , Kepala seksi rekonstruksi di BPBD Minut melalui Tim Penasihat Hukum (PH) Farley Kaparang SH dan Daniel Tuela SH , dalam pembelaan juga memohon pada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan , jika berpendapat lain hukuman seringan-ringannya.

Terdakwa yang dituntut 6 tahun ini, juga miliki pembelaan secara pribadi.

Atas pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat hukum masing masing, bertetap pada pembelaan.

Sidang pun kembali akan digelar, Senin (2/7/2018) hari ini, dengan agenda putusan.

Diketahui, kasus ini berawal sekitar bulan Juni – Agustus 2016. Proyek pemecah/penahan ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang II pada BPBD Kabupaten Minahasa.

Dimana laporan masyarakat tentang sering terjadi gelombang tinggi yang mengakibatkan banjir rob.

Berdasarkan hal itu Bupati Minut kemudian siaga darurat dan memerintahkan BPBD untuk menyampaikan laporan permintaan Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB.

BNPB lantas melakukan verifikasi terhadap usulan yang diminta oleh pemerintah daerah, dari hasil tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan siaga darurat di Kabupaten Minut, dan dibuat MOU antara BNPB dan Pemkab Minut.

DSP BNPB TA 2016, dengan KPA, terdakwa dr Rosa, terdakwa Steven selaku PPK , bendahara pengeluaran Lutvie Kambey dan kontraktor dirut PT MMM , terdakwa Robby.

Adapun item pekerjaan, penggalian pasir, timbunan tanah pemasangan batu bolder dan geotextil. Dengan pagu anggaran Rp15.299 Miliar.

Dengan proses pembayaran melalui mekanisme diawali menerbitkan surat perintah bayar. Dan memang pembayaran pekerjaan tidak sepenuhnya ditransfer ke rekening kontraktor, melainkan sebagian dikeluarkan dan diterima langsung terdakwa dr Roza.

Terdakwa Steven selaku PPK, tandatangan dokumen kemajuan fisik sudah seratus persen dan diserahterima.

Belakangan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume dengan selisih Rp8.8 Miliar, atau ada terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume. (ely)