Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Setelah kurang lebih 10 tahun tidak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dikarenakan moratorium pemerintah pusat yang diberlakukan di Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw akhirnya angkat bicara.
“Tolong sampaikan kepada Menpan RB, sudah 10 tahun kami tidak menerima CPNS, mudah-mudahan permintaan kami agar moratorium ini segera dicabut dapat terjawab”, ungkap Wagub kala memberikan sambutan atas pelepasan 53 CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV di ruang C.J Rantung siang tadi (Kamis 19/7).
Hal tersebut diutarakan Wagub dikarenakan menurut orang nomor dua di Sulut itu (Wagub) Provinsi Sulut membutuhkan tenaga-tenaga teknis yang akan memperkuat sistem pelayanan masyarakat di sektor pemerintahan, seperti tenaga medis, ankuntan, dan tenaga IT.
Lebih lanjut, Wagub dalam sambutannya di depan Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Makmur Marbun, M.Si mengatakan bahwa kebutuhan CPNS tenaga teknis memamg sangat ‘urgent’.
“Tidak bisa dipungkiri Sulut sangat membutuhkan banuak tenaga teknis, dan itu bisa terealisasi kalau moratorium dicabut”, tambahnya.
Untuk itu, kepada para CPNS IPDN, Wagub berpesan agar mereka dapat memberi perhagian khusus dalam perkembangan bumi Nyiur Melambai, contohnya bekerja dengan baik, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi.
“Harus cepat ambil S2, ambil jurusan informatika. Pasti cepat langsung bisa dipakai,” himbaunya.
Sebelumnya dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dibacakan bapak Makmur Marbun, menghimbau kepada lulusan IPDN angkatan XXIV agar tetap menjaga nawacita IPDN.
“Pesan saya selaku pimpinan Kementerian Dalam Negeri kepada semua lulusan IPDN angkatan XXIV untuk selalu menjunjung tinggi integritas, loyalitas, dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun kalian ditenpatkan nanti,” ujarnya.
Nampak juga dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Prov. Sulut Edwin Silangen, para pejabat dari 15 kabupaten/kota serta para pejabat lingkup Pemprov Sulut. (Chris)
