Marak Akun Palsu di Medsos, jadi Topik Hangat FGD KNPI Sulut

FGD: Para narasumber FGD saat memberikan materi terkait Kapan Kampanye di Medsos yang digagas KNPI Sulut, Selasa (26/9/2018) di Sekretariat DPD KNPI Provinsi Sulut. (foto: otnie/topiksulut.com)

 

Tinangon Sebut tak Sampai 50 Persen Peserta Pemilu Laporkan Akun Medsos di KPU Sulut

MANADO, TOPIKSULUT.COM– Maraknya akun media sosial (Medsos) palsu, ditengarai menjadi tantangan bahkan menjadi penghambat pihak penyelenggara Pemilu dalam menegakkan aturan di masa kampanye legislatif dan Pilpres 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 mendatang.Hal ini ikut dibenarkan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iwan Permadi, Kasubdit Perbankan Ciber Crime Polda Sulut.

Menurut Permadi, hingga sekarang pihaknya lumayan kesulitan menghadapi akun palsu sekelas media sosial facebook. Namun menurut Permadi, Undang-Undang Informasi dan Tekhnologi (ITE) secara terang benderang menjelaskan, konsekuensi hukum bagi oknum yang terbukti melakukan kegiatan terlarang semisal black campaign atau kampanye hitam melalui Medsos.

“Secara aturan hukum ITE sudah jelas,” tegas Permadi pada Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu Pemred beritamanado.com Hanny Sumakul dan digagas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulut, yang bertajuk “Kapan Kampanye di Medsos?” di Gelanggang Olahraga Koni Sario Manado.

Sementara, menurut Akademisi Unsrat yang juga pemerhati Kepemiluan DR Ferry Liando, tujuan utama kampanye harusnya memberi manfaat positif. Namun acap kali disalahgunakan. Bahkan muncul salah persepsi mengenai kampanye.

“Bukan soal who (siapa), tapi how (Bagaimana). Artinya bukan siapa calonnya, melainkan apa yang sudah atau selama ini dilakukan (yang berkampanye),” nilai dosen ilmu politik Fisip Unsrat ini.

BahkanpBahkan dia menyebut, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebut secara menyeluruh tentang kampanye, bahkan lebih menekankan pada pencitraan diri dan bisi misi peserta pemilu. “Harusnya dalam kampanye lebih diperinci apa yang akan dilakukan oleh calon legislatif ketika terpilih sebagai anggota dewan,” ungkapnya.

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Meiydi Tinangon, menjelaskan kampanye lewat medsos pola tata-nya telah diatur pada PKPU (Peraturan KPU) Nomor 33 Tahun 2018.

“Pendaftaran kampanye lewat akun facebook paling lambat satu hari sebelum jadwal kampanye. Tapi peserta pemilu saja di Provinsi tidak sampai 50 persen melaporkan akun resmi ke KPU Provinsi,” bebernya.

Lanjut dikatakan Tinangon, akun Facebook yang digunakan pada kampanye, wajib ditutup bersamaan tahapan akhir kampanye pada 13 April 2019.

“Sudah diatur. Bahwa paling sedikit 10 aplikasi tiap Partai politik mendapat kesempatan untuk mendafatarkan akun medsos),” tukasnya lagi.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, ikut juga memberikan pemahaman. Bahwasannya, objek pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), yakni semua yang telah dituangkan dalam aturan yang tak lepas dari kegiatan penyelenggara seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), termasuk pelaksana dan peserta kampanye.

“Yang terpenting bagi jajaran Bawaslu adalah berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” pungkas Malonda.

Diakuinya, kampanye di Medsos menjadi pembahasan di jajaran Bawaslu. “Kami sedang menyusun aturan secara teknis dalam pengawasan kampanye di Medsos,” tukasnya.

Ketua KNPI Mitra, Ruland Sandag, merasa tersanjung sekaligus mengapresiasi jajaran KNPI Sulut yang berhasil mengkonsep hingga melaksanakan hajatan strategis mengenai kegiatan diskusi kepemiluan yang berhasil menghadirkan Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU hingga pihak Polda Sulut, demi menyukseskan Pemilu 2019 nanti.

“Tentunya saya memberi apresiasi kepada panitia pelaksana FGD dari KNPI Sulut di bawa binaan mentor senior kita Bung Jackson Kumaat. Menurut saya ini ide briliant yang nantinya memberikan feedback demi suksesnya Pemilu,” tandasnya. (otnie)