TOPIKSULUT.COM, MANADO – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Sulawesi Utara (Sulut), Advokat E.K Tindangen, membantah Sulut berada di darurat perlindungan anak. Menurutnya, pemerintah Sulut telah berusaha dengan baik, dan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) perlindungan anak ditandatangani Gubernur Sulut.
“Satgas Perlindungan anak telah bekerja semaksimal mungkin, sehingga menyelesaikan berbagai kasus di lapangan,” ujar Tindangen kepada sejumlah awak media, PN Manado, Senin (8/10/2018).
Lanjut pengacara kondang ini, berbagai prestasi yang diraih Sulut, dengan predikat kota layak anak. “Sulut termasuk enam daerah layak anak, dan itu merupakan hasil verifikasi langsung dari kementerian perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Tindangen menepis pernyataan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Dalam suatu interaktif di radio, Sirait menyatakan Sulut termasuk daerah darurat perlindungan Anak.
“Kami menganggap pernyataan Ketua Komnas PA,tolak ukurnya belum pasti dan tidak mempunyai dasar Sulut berada di dalam daerah darurat perlindungan anak,” terangnya.
“Seharusnya Ketua Komnas PA berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov Sulut, tentang data yang ada,” sambungnya.
Menurut Tindangen setiap daerah tetap memiliki masalah tentang kekerasan terhadap anak. Tapi laporan-laporan yang ada, dikerjakan. “Kami membantah keras tentang pernyataan darurat perlindungan anak . Jangan pakai bahasa darurat menjadi masyarakat resah dan tidak percaya lagi dengan pemerintah,” tegas Tindangen. (ely)
