Jadi Satu-satunya Gubernur yang Bicara, OD Paparkan Potensi industri Perikanan dan Kelautan Sulut

Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Menjadi satu-satunya Gubernur yang diberikan kesempatan untuk bicara pada acara “FGD Sumbang Pemikiran Kadin RPJMN 2020-2024” dalam rangka peningkatan industri kelautan dan perikanan, (Rabu, 14/11/ 2018) yang bertempat di Kementerian PPN Bappenas JAKARTA, Gubernur Olly Dondokambey SE ataS nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan pada kesempatan tersebut untuk bicara soal industri perikanan dan kelautan di Forum tersebut.

“Saya merasa bangga berada dalam forum ini, sekaligus ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan ide dan masukan dari Pemerintah Sulawesi Utara untuk pembangunan industrikelautan dan perikanan”, ucapnya.

​“Industri kelautan dan perikanan memainkan peran vital dalam pembangunan nasional. Ditinjau dari potensi sumberdaya alam yang tersedia, Indonesia memiliki 17,504 pulau, dimana 287 pulau berada di wilayah Sulawesi Utara. Jika Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 juta kilometer persegi, maka Sulut memiliki 49,4 ribu persegi. Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 12,5 juta ton per tahun, sedangkan Sulut memiliki potensi 1,1 juta ton per tahun. Terdapat 14 industri ikan kaleng di Indonesia, dan 7 diantaranya berada di Sulawesi Utara. Industri ikan kayu di Indonesia sebanyak 9 dan 8 diantaranya berada di Sulawesi Utara”, papar orang nomor satu di Sulut tersebut.

Menurut Gubernur, jika di proyeksikan potensi sektor perikanan berdasarkan asumsi produksi 50% saja, maka produksi perikanan tangkap nasional dapat mencapai 6,25 juta ton per tahun dengan nilai 12,5 milliar US$, dan Sulawesi Utara dapat mencapai 550 ribu ton per tahun dengan nilai 1,1 milliar US$ atau sekitar 16,1 trilyun rupiah.

“Potensi sumberdaya alam yang luar biasa ini seharusnya menjadikan Indonesia negara industri kelautan dan perikanan dunia”, tegasnya.

​​Dalam upaya mewujudkan visi menjadikan Indonesia negara Industri kelautan dan perikanan dunia ini, harus diakui bahwa Indonesia diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang mendasar seperti, hambatan dalam hal ketersediaan bahan baku industri, permasalahan terkait regulasi sector perikanan dan kelautan, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam implementasi advanced technology, masalah dalam hal ketersediaan energi (listrik, BBM).

“Kompleksnya permasalahan dan tantangan yang kita hadapi dalam upaya membangun industri perikanan dan kelautan, membuat kita sadar bahwa pekerjaan besar ini harus diatasi bersama,oleh semua pihak dan oleh semua sektor”, sambungnya.

Sedikit upaya kecil dilakukan pemerintah Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Coordinator Kemaritiman yang pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2018 menggagas pelaksanaan Archipelagic and Islands States di Manado-Sulawesi Utara yang menghadirkan Menteri danSenior Official dari dari dua puluh dua negara pulau dan negara kepulauan untuk membahas upaya-upaya konkrit dalam rangka meningkatkan industri perikanan termasuk marine tourism.

”Sejalan dengan kebijakan membangun dari pinggiran, dan perbatasan serta Sistim Logistik Nasional yang menetapkan 2 hub port yaitu Pelabuhan Hub Port Kwala Tanjung di Kawasan Barat Indonesia dan Bitung, Sulawesi Utara di Kawasan Timur, kami mengharapkan dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah menetapkan 3 gerbang industri kelautan dan perikanan, yaitu 1). Sulawesi Utara, Bitung ditetapkan sebagai Pintu gerbang Industri Perikanan dalam mengakses pasar wilayah Asia Timur dan Pasifik. 2). Sumatera Utara sebagai Pintu Gerbang Industri perikanan dalam mengakses Pasar Wilayah Asia Selatan, Eropa, Timur Tengah danAfrika dan 3). Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang ekspor ke wilayah Australia dan Selandia Baru”, pintanya.

Lebih lanjut,  merevitalisasi industri perikanan baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, sarana prasarana dan daya dukung lainnyadi 3 pintu gerbang industri perikanan yang meliputi pembangunan pelabuhan perikanan dan fasilitasnya menurut Gubernur Olly Dondokambey sangatlah penting. 

Pengembangan sarana pelabuhan perikanan menjadi 600 pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya yang memenuhi standar internasional.  Fasilitas cool chains system yang terdiri dari : Integrated Cold Storage kapasitas 200 ton sebayak 50 unit, Cold Storage kapasitas 100 ton sebanyak 100 unit, Pabrik Es dan Cool Room kapasitas 100 tonsebanyak 100 unit, Ice Flake Machine 2000 unit, reefer container500 unit dan mobil box berpendingin sebanyak 300 unit”, ujarnya.
Bahkan Gubernur merasa pengaturan sistim logistik ikan yang meliputi konektifitas antara sentra produksi dengan unit pengolah ikan (UPI), kapal penangkap ikan >30 Gross Tonsebanyak 2000 unit, dan kapal 20-30 GT sebanyak 1000 unit, kapal pengangkut /penampung  >100 GT sebanyak 4000 Unit serta pengadaan kapal baru dari luar negeri diperbolehkan >100 GT sebanyak 1000 unit sangatlah penting.
Penguatan UMKM sector perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan income dengan optimalisasi tol laut. Ketersediaan energi untuk menunjang industry perikanan dan kelautan.Selama lima tahun kedepan harus dipastikan adanya pembangunan PLTA/PLTU /PLTS/PLTG di daerah pulau kecil dan perbatasan”, jelasnya.
Disamping itu RPJMN 2020-2024perlu mentapkan pembangunan SPDN (Solar Package Dealer Nelayan) atau SPBN (Stasiun Pengisian bahan bakar nelayan) dan Depo BBM di pulau kecil dan perbatasan, serta memperbesar kuota dan keberlanjutan suplai BBM di pulau kecil dan perbatasan. Pemerintah nasional perlu memperhatikan implementasi advance technology termasuk teknologi untuk industrypenangkapan antara lain penggunaan satelit penginderaan jarak jauh (remote sensing) untuk Zona Potensial Penangkapan Ikan (ZPPI), pemanfaatan teknologi energi terbarukan, teknologi produk hasil kelautan dan perikanan untuk farmasi dan kosmetik, serta teknologi Karamba Jaring Apunglepas pantai (offshore aquaculture).
Konservasi ekologi, Ecolabelling Certificate, Marine Ecotourism.
Perlunya sinkronisasi dan konsistensi peraturan dan regulasi terkait, yang selama ini menghambat berkembangnya industri kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, regulasi perijinan, biaya tambat labuh yang tinggi.

 

Solusi ini kami coba tawarkan untuk dibahas bersama dan sekiranya berkenan dapat menjadi pokok-pokok rencana teknokratik RPJMN untuk dikembangkan selama 5 tahun kedepan.

Sejalan dengan pemikiran Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus menaruh konsentrasi penuh pada pembangunan laut. Konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan.

Dalam acara Our Ocean Conference 2018, Presiden Joko Widodo menegaskan Jangan lagi punggungi lautmu, tataplah dia, rangkul dia dalam hati dan jadikan dia sahabatmu, sahabat yg akan memberi kehidupan untuk cucumu untuk cicitmu. (Chris)