Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Peninsulla Manado.
Rakorda yang akan dilaksanakan selama tiga hari (27 – 29 Maret) dibuka dr. Bahagia Mokoagow mewakili Gubernur, mengangkat tema ” Singkronisasi Penggarapan Program KKBPK menuju Sulut Hebat” dengan menghadirkan narasumber yakni Staf Ahli BKKBN Pusat Dr Wendy Hartanto MA dan Inspektur Utama BKKBN Pusat Drs Agus Sukiswo Ak MM.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Drs. Sugiyatna MM dalam laporan menyampaikan, Rakorda Program KKBPK akan menjadi momentum strategis dalam hal komitmen dan sinkronisasi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan semua mitra kerja potensial dalam menunjang Program KKBPK tahun 2019 menuju Sulut Hebat.
Dijelaskan Sugiyatna, Rakorda ini bertujuan untuk mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional khususnya Nawacita point ke 3, ke 5 dan ke 8 yang penjabarannya disesuaikan dengan arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tahun 2015 – 2019.
“Pada periode 2015-2019 ini, beberapa penyesuaian dan penajaman telah dilakukan melalui pengembangan Visi, Misi dan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang dijabarkan menjadi Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2014 – 2019 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutan tertulis disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara dr. Bahagia Mokoagow MSi MKes berharap, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Sulawesi Utara yang berkualitas.
Sekretaris BKKBN Sulut Ir. Ronny Sumilat menambahkan, dalam kegiatan Rakorda ini akan juga diisi dengan diskusi panel dengan menghadirkan pemateri di antarannya Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil KB, serta Kepala Bappeda. dan turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
Adapun peserta Rakor datang dari perwakilan Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, para Kepala Dinas OPD Pengendalian Penduduk dan KB, Bappeda, serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
