Topiksulut.com, PEMERINTAHAN – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, siang tadi secara resmi membuka acara Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Region Sulawesi, yang di gelar di Novotel Manado (02/10/2019).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw secara khusus menyampaikan bahwa acara rakor tersebut sangatlah penting.
“Biacara soal Geospasial ini, sebenarnya sangatlah penting untuk dibahas”, ucap Wagub.
Wagub pun masih dalam sambutannya mengakui bahwa selama dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur, sangat banyak masalah dan hambatan yang erat kaitannya dengan Geospasial sendiri.
“Karena selama saya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulut banyak skali hambatan dan masalah yang saya temui terkait Geospasial ini, saya baca-baca memang ternyata di Indonesia sendiri regulasinya belum lama, baru sejak zaman pak Presiden SBY”, jelasnya.
“Padahal dulu waktu sekolah di Amerika itu, dari yang masih anak-anak semua selalu bicara tiap hari soal cuaca dan paham akan peta, jadi semua benar-benar memahami apa itu Geospasial yang sebenarnya”, sambung Wagub lagi.
Wagub pun mengakui bahwa masalah Geospasial di Indonesia masih jauh panggang dari api. Pasalnya masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengerti betul soal Geospasial dan definisinya.
“Bicara soal Geospasial masih lah jauh panggang daripada api”, tegas Wagub.
Wagub pun memberi contoh kongkrit, menurutnya Sulawesi Utara sendiri telah lama memiliki semangat dan komitmen tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tapi dirinya mengakui baru semenjak di tetapkan (KEK) pada waktu yang lalu barulah dirinya berani bicara.
“Semangat dan komitmen soal KEK itu sudah sejak lama, tapi baru semenjak ditetapkan baru saya mau ngomong, ternyata waktu itu ada kendala soal pemahaman Geospasial ini”, ucapnya.
Menariknya Wagub juga mengatakan bahwa ternyata di daerah KEK tersebut dulunya ada wilayah sebaran ranjau.
“Jadi pas di Geospasial, ternyata kawasan KEK ini ada sebaran ranjau, yang sudah tertanam disitu sejak zaman perang dunia ke dua, makanya nanti sudah bersih baru ditetapkan”, jelasnya lagi.
Masih dalam sambutannya juga, Wagub kembali memberikan contoh soal batas wilayah yang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan besar pihak pemerintah daerah.
“Sampai saat ini Pemprov disana masih sibuk soal pengurusan batas wilayah di berbagai daerah, antara lain batas wilayah pulau komodo dan pulau komodo selatan, meskipun batasnya sudah ditetapkan oleh Kemendagri, ternyata Kemendagri ini dalam penetuan batas wilayah terlalu di simplyfication, makanya dilapangan karena pemahaman Geospasialnya masih kurang sehingga rasa-rasanya antara masyarakat dan pemerintah ada ketidaksepahaman”, bebernya.
Hal tersebut terjadi menurut Wagub dikarenakan pembagian batas wilayahnya yang cukup rumit.
“Kadang hanya karena beda pengukuran satu derajat saja bisa berpengaruh besar, karena ternyata satu derajat saja sangat menentukan pendapatan dana bagi hasilnya”, bebernya lagi.
Menutup sambutannya, Wagub pun mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pasalnya, menurut Wagub kegiatan terkait soal Geospasial sangat membantu baik kepada pihak pemerintah maupun masyarakat awam.
“Saya sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini, karena jujur saja SDM kita yang paham soal Geospasial masih sangat minim”, ucapnya.
Untuk itu Wagub meminta seluruh elemen pemerintah Kabupaten/kota untuk benar-benar mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai.
“Untuk itu saya minta seluruh pemerintah Kabupaten/kota agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar bisa benar-benar paham semua hal yang terkait dalam Geospasial”, sambungnya.
Tidak tanggung-tanggung Wagub meminta agar setelah acara ini, bisa terlahir sebuah inovasi untuk menggelar secara rutin pelatihan-pelatihan terkait Geospasial bagi pemerintah kabupaten/kota juga provinsi.
“Harus ada pelatihan agar semuanya benar-benar paham”, tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial RI, Hasanuddin Z. Abidin beserta jajaran, Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Delegasi PPN/Bappenas, Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, perwakilan Bupati/Walikota se Sulawesi Utara serta sejumlah tamu undangan lainnya .(CHRIS)
