Topiksulut.com, JAKARTA – Gelar tatap muka bersama Menteri ESDM RI Ir. Arifin Tarif dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/2), Anggota DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan bahwa pada tahun 2020 ini, Kementerian ESDM RI akan mengalokasi Pembangunan PLTS Roof top di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 80 unit.
Tidak hanya pembangunan PLTS, provinsi Sulawesi Utara pun mendapat perhatian dalam pengadaan sistim litigasi gunung api berupa peralatan pemantauan Gunung Api Karangetang serta pengembangan pos pengamat Gunung Karangetang Sitaro dan Gunung Soputan Minahasa – Minahasa Tenggara.
Bahkan dalam kesempatan itu pula, Senator SBAN Liow mengusulkan juga program strategis lainnya yang ia dapatkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota bahkan dalam sejumlah Kunjungan Kerja (kunker) dalam menginventarisasi materi dimasyarakat yakni pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) dan pembangunan sarana air bersih.
Tidak terkecuali juga, Senator SBANL meminta Menteri ESDM RI untuk menaruh perhatian atas kelangkaan/kesulitan BBM dan gas, termasuk di daerah kepulauan.
Raker dengan Menteri ESDM RI dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamil Zainuddin, SPd,MH dan Hasan Basri, SE,MH. Hadir juga mendampingi Pimpinan Komite II yakni Wakil Ketua III DPD RI Sultan Nadjamudin, S.Sos,MSi.
Senator SBANL mengatakan sebagai pertanggungjawab moral dan politik, maka menjadi tugas Anggota DPD RI adalah menjembati aspirasi dan kepentingan daerah di pusat. Bagi Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini, jika Daerah Sejahtera, maka Indonesia Maju.
Liow pun mengakui pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta lalu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE mengharapkan Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulut untuk bersinergis memperjuangkan dan mengawal program di pusat untuk kesejahteraan daerah.
Masing-masing tersebar pada Komisi DPR RI dan Komite II DPD sesuai dengan mitra kementerian terkait sesuai tupoksi. (CHRIS)
