Polda Sulut Dinilai Lambat Selesaikan Sengketa Lahan Milik JSP di Airmadidi Atas

Topiksulut.com,Minut-Kasus sengketa tanah milik dari Johnny Sue Panambunan (JSP) yang berada di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi dimana lebih dari 9 hektar, sampai saat ini masih mengambang di meja aparat hukum yakni Polda Sulut. Padahal, kasus perdata dengan terlapor Joune Ganda, Ronald M Tileng dan Decky Panambunan, sudah dilaporkan pihak JSP bersama kuasa hukumnya di Polda Sulut sejak 31 Agustus 2020 dengan nomor LP 368.a/VIII/2020/SPKT.

Dikatakan JSP, pihaknya sudah pernah mempertanyakan kelanjutan kasus ini pada bulan September 2021 lalu. Namun dari penyidik Polda Sulut menyatakan jika mereka baru akan membuat surat pemanggilan bagi terlapor. Mendengar hal itu, sontak diduga ada keganjilan dalam penanganan kasus ini. Sebab sudah hampir setahun, kasus tersebut baru sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

“Kalau kami tidak tanya langsung ke Polda Sulut, diduga kasus ini akan didiamkan oleh pihak penyidik. Ini sangat kami sesali,” ungkap JSP kepada wartawan, Sabtu 6 November 2021.

Lanjut dikatakannya, lahan yang berada di dekat Rewaya Hills tersebut, bahkan sudah didaftarkannya melalui kuasa hukumnya AWP Law Office pada tanggal 6 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor Perkara Perdata No.01/Pdt.G./2020/PN.Arm. Dan oleh pengacara Felda C Maramis dan rekan selaku kuasa hukum dari Joune Ganda dan kawan-kawan, telah menyerahkan bukti surat dengan kode T.I.III-2 di dalam persidangan. Bukti surat tersebut adalah surat kuasa dari Joune Ganda kepada Ronald M Tileng untuk menandatangani Akte Jual Beli (AJB) di PPAT Camat Airmadidi yang waktu itu dipegang oleh Dolly Walukow atas pembelian tanah dari penjual Dicky Panambunan.

“Karena kami melihat surat kuasa tersebut diduga palsu maka kami langsung melapor ke SPKT Polres Airmadidi pada awal bulan Agustus 2020. Namun oleh pihak SPKT sesuai petunjuk piket Penyidik Reskrim menolak laporan kami. Akhirnya kami lanjutkan laporan ini ke Polda Sulut pada akhir bulan Agustus 2020 dan sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkap JSP.

Laporan di Polda Sulut pun diterima dan ditunjuk penyidik dari Subdit I Kamneg Aiptu JR Gansalangi SH. Namun karena terlapor adalah calon bupati Minahasa Utara, maka proses penyelidikan dihentikan sementara sampai selesainya pilkada di Minahasa Utara.

“Setelah proses pilkada selesai, kuasa hukum saya yakni Welly A Sompie SH, secara intensif berkomunikasi dengan penyidik pak Gansalangi agar segera melanjutkan proses penyelidikan perkara tersebut. Oleh penyidik sudah diklarifikasi dan di cek kebenaran tentang pencetakan/produksi materai yang digunakan didalam surat kuasa tersebut diduga palsu. Sebab materai yang digunakan adalah produksi tahun 2019, sedangkan surat kuasa tertanggal November 2016 dan sudah di cek ke Dirjen Pajak dan Peruri di Jakarta sebenarnya alat bukti sudah cukup untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan,” tambah JSP yang sangat menyayangkan proses di Penyidik Subdit Kamneg Polda Sulut berjalan sangat lambat dan berharap adanya keadilan dapat ditegakkan di dalam perkara ini.(gebe)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *