TopikSulut.com
Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima kunjungan kerja dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kegiatan strategis ini digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa pada Rabu (16/4/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi pusat dan daerah, antara lain Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Rizky Chandra Budiman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Sunardi Syahid, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tondano Merry Taroreh, perwakilan Litbang Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan sambutan.
Dalam sambutannya, Watania menekankan bahwa pelaksanaan monitoring ini merupakan bagian penting dari implementasi dua kebijakan nasional strategis, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kehadiran BSKDN Kemendagri RI dan BPJS Ketenagakerjaan di Minahasa bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Watania.
Watania juga mengungkapkan kebanggaan atas dipilihnya Kabupaten Minahasa sebagai salah satu daerah percontohan (best practice) dalam Program Nasional Universal Coverage.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP, M.Si—yang juga merupakan mantan Penjabat Bupati Minahasa—turut hadir dan menyampaikan materi terkait strategi percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam penyampaiannya, Tendean mengajak seluruh pihak untuk menjadikan program ini sebagai gerakan bersama.
“Universal coverage merupakan gerakan bersama. Saya berharap Minahasa bisa menjadi kabupaten nomor satu di Indonesia dalam menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan informal,” ujar Tendean.
Kegiatan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Hal ini sekaligus menjadi langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko sosial ekonomi, khususnya bagi para pekerja di seluruh sektor.
#J.R
