TopikSulut.com
MINAHASA — Dalam konstelasi kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan capaian monumental melalui orkestrasi strategi pengendalian inflasi yang terukur dan sistematis.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, sebuah forum nasional yang mengafirmasi komitmen daerah terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Rakor strategis ini dipimpin secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Di Minahasa, agenda ini dipusatkan di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, menghadirkan Bupati Robby Dondokambey, S.Si, M.AP, didampingi Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M, M.Si, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selasa (19/08/2025)
Dalam forum tersebut, Minahasa tampil dengan catatan progresif—Indeks Perkembangan Harga (IPH) tereduksi signifikan sebesar -3,39 poin dibandingkan pekan sebelumnya.
Angka ini tidak sekadar statistik, melainkan representasi keberhasilan tata kelola pengendalian inflasi yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif lintas sektor yang solid, mengedepankan prinsip sinergi dalam menjaga keseimbangan ekonomi lokal di tengah turbulensi nasional.
“Penurunan IPH ini adalah indikator nyata bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi di Minahasa berjalan efektif. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran atas kerja sama dan koordinasi yang telah terbangun untuk menjaga ketersediaan serta kestabilan harga bahan pokok,” tegas Bupati RD.
Sementara itu, Sekda Lynda D. Watania memperkuat narasi strategis ini dengan menekankan keberlanjutan kebijakan berbasis empat pilar fundamental: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi publik yang konstruktif.
“TPID Minahasa akan terus mengakselerasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Ini adalah komitmen kolektif demi terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
Melalui orkestrasi kebijakan yang presisi, Pemerintah Kabupaten Minahasa meneguhkan posisinya sebagai entitas pemerintahan yang proaktif dan resilien dalam mengawal stabilitas ekonomi lokal, selaras dengan arah kebijakan nasional.
#J.R
====***====
