TopikSulut.com,Pohuwato – Gelombang kemarahan masyarakat Bulangita terus membesar usai banjir bandang merendam puluhan rumah dan melumpuhkan aktivitas warga. Ketua DPD LSM LA HAM Pohuwato, Ismail Hippy, tampil lantang menyuarakan tuntutan publik. Ia menuding keras aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai biang utama bencana yang melanda kawasan tersebut.
“Ini kejahatan lingkungan yang terorganisir dan disengaja! Bukan sekadar pelanggaran administratif,” tegas Hippy dalam pernyataan resminya, Rabu (16/7/2025). Ia menyebut nama-nama aktor yang ditengarai sebagai otak dari operasi tambang ilegal, di antaranya Uten Umar (UU) dan Muku Mardain (UD), yang disebutnya sebagai pemodal dan pengendali jaringan PETI di wilayah tersebut.
Hippy juga merinci struktur jaringan yang ia klaim bekerja secara sistematis, mulai dari level operator hingga pelaksana lapangan. Nama-nama seperti Ferdi Mardain, Dedi Teratai, Pada Ebu, Parton Baroto, Daeng Rudi, hingga Arman disebut sebagai bagian dari lingkaran bisnis ilegal yang menghancurkan ekosistem Bulangita.
“Lapangan dikuasai oleh Hais Pasa alias Gaisi (HP), dan dieksekusi oleh tangan-tangan kotor seperti Rajuardi Ales Kude, Saidi Pambi, Parman Pambi, Gupa, dan Darwis Harim alias Janari. Mereka inilah perusak sebenarnya yang mengeruk gunung, meninggalkan luka besar bagi lingkungan,” ujar Hippy.
Tak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, Hippy juga mengaitkan dampak tambang ilegal ini dengan munculnya wabah malaria. “Kolam-kolam bekas galian jadi sarang nyamuk pembunuh. Dinas kesehatan wajib turun lapangan dan buktikan korelasi ini,” serunya tajam.
Ismail Hippy menyerukan tindakan cepat dari aparat penegak hukum. Ia mendesak penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan penangkapan segera terhadap para terduga pelaku. “Bekukan rekening mereka! Bongkar aliran dana ilegal yang merusak masa depan Bulangita,” pintanya.
Sebagai penutup, Hippy mengultimatum aparat untuk bergerak maksimal sebelum akhir pekan. “Tangkap UU, UD, dan HP alias Gaisi sebelum Jumat ini! Setiap jam yang terbuang adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang kini hidup dalam lumpur dan trauma,” tandasnya.
Masyarakat kini menunggu, akankah seruan keras LSM ini dijawab dengan tindakan nyata? Ataukah banjir berikutnya akan kembali menjadi pengingat akan kelambanan sistem? (Tim)
