TopikSulut.com
MINAHASA — Dari altar pemerintahan yang merangkul langit dan bumi, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mengetuk palu refleksi rohani melalui Ibadah Oikumene Bulan Agustus, yang digelar khidmat di Wale Ne Tou Minahasa, Kamis (7/8/25).
Agenda ini bukan sekadar liturgi keagamaan, melainkan panggilan kolektif untuk menyelaraskan detak birokrasi dengan denyut spiritualitas bangsa, di ambang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dipimpin oleh Gembala Tedius K. Batasina, S.Th., dan dihadiri penuh oleh unsur strategis kepemimpinan daerah — mulai dari Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., hingga Forkopimda, Ketua TP-PKK Ny. Martina Watok Dondokambey-Lengkong, S.E., serta segenap ASN dan THL — ibadah ini menjadi momentum konvergensi antara iman, integritas, dan identitas kebangsaan.
“Ibadah syukur ini bukan hanya prosesi spiritual, tetapi juga panggung bagi kita semua untuk merapatkan barisan, bersatu dalam pengagungan, dan menyadari bahwa seluruh capaian pemerintahan dan pembangunan adalah buah dari kasih Tuhan,” tutur Bupati RD, dalam orasi yang sarat pesan ideologis.
Bupati RD mengartikulasikan bahwa pelaksanaan Ibadah Oikumene pada bulan yang sarat nilai historis ini, merupakan cermin kebijakan inklusif yang menempatkan iman sebagai infrastruktur moral dalam tata kelola publik. Dalam balutan semangat lintas denominasi.
RD menegaskan bahwa keberagaman bukanlah friksi, melainkan fondasi sosial-politik yang memperkokoh bangunan kebangsaan Minahasa.
“Kita tidak sedang merayakan perbedaan, kita sedang mengangkatnya menjadi kekuatan bersama. Inilah wajah Minahasa—plural, menyatu, dan bergerak,” lanjutnya.
Di tengah atmosfer spiritual yang syahdu, Bupati RD menyisipkan seruan kebijakan: agar semangat kemerdekaan tidak membatu menjadi slogan normatif, tetapi melebur dalam setiap desain kebijakan, pelayanan publik, dan dinamika sosial masyarakat.
“Biarlah kemerdekaan tidak berhenti di bendera, tapi hidup dalam keputusan, tindakan, dan sikap kita sebagai pelayan rakyat,” tegasnya.
Dalam nuansa tersebut, Bupati turut mengukuhkan pengurus BKSAUA periode 2024–2028 dan LPPD periode 2025–2030, sebagai aktor moral yang akan menopang kolaborasi lintas iman dan budaya dalam ruang pembangunan Minahasa.
“Organisasi ini adalah organ spiritual pemerintahan, bukan hanya mitra, tapi penyangga nilai. Jalankanlah tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi spiritual,” ujarnya, menegaskan pentingnya akuntabilitas moral dalam dinamika organisasi keagamaan.
Tak hanya berhenti pada perenungan spiritual, Bupati RD juga memberi instruksi taktis kepada kepala perangkat daerah agar bersikap antisipatif dan komunikatif terhadap proses pemeriksaan BPK.
Bupati menekankan bahwa akuntabilitas fiskal adalah wajah utama dari legitimasi pemerintahan yang modern dan bermartabat.
“Jangan biarkan kita lelah bekerja hanya karena gagal membuktikan. Jadilah aparatur yang tidak hanya taat prosedur, tapi juga takwa pada prinsip,” tandasnya—menyulam antara bahasa anggaran dan suara hati.
Sebagai penutup, Bupati RD menggambarkan Ibadah Oikumene ini sebagai “mimbar peradaban”, tempat lahirnya spirit baru bagi birokrasi Minahasa—bukan hanya sekadar mesin regulasi, tetapi juga taman nilai tempat tumbuhnya keadaban, kerukunan, dan kejujuran publik.
#J.R
