TopikSulut.com
Manado – Dalam arsitektur kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengeksekusi strategi monumental guna menekan prevalensi stunting melalui sinergi lintas sektor yang berkesinambungan.
Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., saat memimpin Penilaian Kinerja 2025 atas implementasi 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, yang berlangsung di Dahlia Ballroom, Hotel Aston Manado, Rabu (20/8/2025).
Momentum strategis ini menjadi forum akuntabilitas sekaligus etalase capaian kinerja Pemkab Minahasa dalam mengerahkan instrumen kebijakan terintegrasi.
Hadir dalam agenda tersebut jajaran perangkat daerah kunci—mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga Dinas Pendidikan—sebagai bukti bahwa agenda percepatan penurunan stunting telah menjadi mainstream kebijakan daerah.
“Target penurunan stunting kami adalah 19 persen pada 2024, kemudian 18 persen di 2025, dan 17 persen di 2026. Komitmen ini bukan sekadar retorika, tetapi didukung regulasi konkret, termasuk Keputusan Bupati terkait pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS),” tegas Sekda Watania, mengartikulasikan dedikasi Pemerintah Kabupaten dalam menjawab mandat nasional.
Dalam orchestrasi kebijakan yang holistik, Pemkab Minahasa menata intervensi fundamental, mulai dari imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri, hingga peningkatan kapasitas guru PAUD dalam pola pengasuhan.
Fakta menunjukkan, jumlah guru PAUD terlatih melonjak signifikan dari 20 orang pada 2023 menjadi 150 orang hingga 2025, mencerminkan escalasi komitmen dalam memperkuat SDM sejak usia dini.
Upaya ini diperkuat melalui integrasi program di akar pemerintahan desa dan kelurahan. Data mencatat, pada 2023 sekitar 33,3 persen desa/kelurahan telah mengadopsi program percepatan stunting dalam dokumen perencanaan, dengan target akselerasi setiap tahun.
Dari perspektif pembiayaan, Pemkab Minahasa menunjukkan lonjakan alokasi fiskal yang mencolok. APBD 2025 untuk penanganan stunting dialokasikan sebesar Rp168 miliar, naik drastis dari Rp15 miliar pada tahun sebelumnya—sebuah lompatan yang menegaskan bahwa isu stunting berada di epicentrum kebijakan daerah.
“Tren anggaran yang progresif ini bukan sekadar angka, tetapi bukti material bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa menempatkan isu stunting sebagai prioritas strategis pembangunan,” imbuh Watania.
Tidak berhenti pada instrumen struktural, arus inovasi sosial juga dimobilisasi. Pemkab Minahasa memperluas program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) menjadi Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GENTING)—sebuah gerakan yang merepresentasikan ekspresi gotong-royong dalam mitigasi masalah gizi.
Melalui BAAS dan GENTING, pendampingan langsung, dukungan nutrisi, serta edukasi keluarga digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi dan pola asuh.
“Gerakan ini bukan hanya tentang menurunkan angka stunting, tetapi tentang membangun kesadaran dan komitmen sosial demi melahirkan generasi emas yang sehat dan berkualitas,” tutur Watania, menggarisbawahi orientasi jangka panjang pembangunan manusia Minahasa.
Di penghujung sesi, Sekda Watania menyampaikan apresiasi atas dukungan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang telah memainkan peran katalis dalam pendampingan teknis.
Berkat sinergi ini, prevalensi stunting di Minahasa berhasil ditekan dari 23,5 persen menjadi 19,5 persen pada 2024—sebuah capaian yang mengonfirmasi trajektori keberhasilan akselerasi pembangunan daerah.
“Sinergi ini adalah kunci. Ke depan, Pemkab Minahasa akan terus memacu inovasi agar horizon generasi emas bebas stunting dapat terwujud,” pungkasnya dengan optimisme yang berorientasi masa depan.
#J.R
