TopikSulut.com
Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam menekan laju inflasi serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Hal ini ditegaskan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Business to Business (B2B) antara pelaku usaha Minahasa dan Bolaang Mongondow, bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/7/2025).
Acara strategis ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Joko Supratikto, Deputi BI Ronald Asri, Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Kajari Minahasa B. Hermanto, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan pelaku usaha dari dua kabupaten.
Dalam pidatonya, Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis sektoral, melainkan telah menjadi bagian integral dari stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi.
“Inflasi bukan semata angka statistik—ia menyangkut daya beli rakyat, penanggulangan kemiskinan, dan kecepatan pertumbuhan ekonomi lokal. TPID hadir sebagai ruang strategis lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan terintegrasi,” tegas Bupati RD.
Merujuk data nasional per Juni 2025, inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,87% (YoY)—salah satu yang terendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian ini, menurut Bupati, harus dijadikan tolok ukur dan pendorong bagi daerah untuk menjaga momentum pengendalian harga secara konsisten.
Lebih lanjut, Bupati RD mengungkapkan bahwa TPID Kabupaten Minahasa telah melaksanakan empat dari enam langkah konkret sesuai instruksi Kemendagri, yakni:
- Operasi pasar
- Sidak pasar
- Kerja sama antar daerah
- Gerakan menanam berbasis masyarakat
Dua langkah tambahan—subsidi transportasi berbasis APBD dan penggunaan belanja tidak terduga—ditargetkan segera direalisasikan guna memperkuat respons fiskal terhadap tekanan inflasi musiman.
Data terkini menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Minahasa pada pekan kedua Juli 2025 mencapai 0,58%, dengan cabai rawit, beras, dan bawang merah menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan.
Bupati RD secara lugas meminta agar TPID memperkuat pemetaan stok dan distribusi, serta mengambil langkah antisipatif berbasis data.
“Jangan sampai krisis distribusi atau manipulasi harga mengorbankan masyarakat kecil. TPID harus hadir dengan tindakan, bukan sekadar rapat-rapat seremonial,” tegasnya.
Momentum HLM TPID ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama Business to Business antara pelaku usaha dari Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kerja sama ini diyakini akan membuka jalur perdagangan baru yang saling menguntungkan dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Kolaborasi lintas daerah bukan hanya memperkuat rantai pasok, tapi juga mendorong sektor riil, membuka lapangan kerja, serta memperbesar kontribusi industri pengolahan dalam struktur PDRB Minahasa,” ujar Bupati RD.
Penandatanganan B2B ini menjadi simbol bahwa Minahasa tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi daerah yang tangguh, responsif, dan inklusif.
#J.R
