TopikSulut,Bitung- Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberantas ilegal fishing harus didukung semua pihak. Namun jika hal itu hanya membuat rakyat miskin, pihaknya lebih meilih yang ilegal.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo saat melakukan rapat kerja komisi IV bersama pihak terkait, Selasa (26/9) di BPU kantor Walikota Bitung. “Kalau disuruh pilih legal atau ilegal, kami Komisi IV lebih memilih ilegal asal rakyat bisa makan. Dari pada yang legal tapi rakyat jadi miskin makan pun susah,” tegas Prabowo.
Prabowo bahkan mengancam tidak akan memberikan anggaran bagi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika permasalahan di Bitung tidak dilaksanakan. “Kami di Komisi IV berpikir masalah di Bitung sudah tuntas karena Watimpres bahkan Wapres pernah datang. Ternyata tidak selesai dan bahkan rakyat jadi korban,” tukasnya.
Sebelumnya Walikota Bitung, Max Lomban memaparkan kondisi kota Bitung pasca moratorium Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dimana pertumbuhab ekonomi kota Bitung sangat rendah dan menurun drastis dibandingkan sebelum moratorium.
Senada dikatakan ketua Asosiasi Pengolahan Ikan, Basmi Said, SE MSi. “Sekarang di Bitung tingkat kriminalitas sangat tinggi. Pencurian dimana-mana. Hal ini dikarenakan banyak yang jadi korban PHK perusahaan perikanan,” ujar Said.
Dirjen Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), DR Syarif Wijaya mengatakan, hal ini jadi perhatian serius KKP. “Kami akan bahas masalah ini untuk mencari solusi bersama pelaku perikanan dan pemerintah kota Bitung. Harus ada pakta integritas dimana kapal penampung harus bongkar ikan di Bitung. Tidak boleh dibawah ke perbatasan Philipin,” kata Wijaya. (hzq)
