8 ASN , 1 Terverifikasi Pegawai Pemprov
TOPIKSULUT.COM, DEPROV – Terkait sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang kini masih aktif walaupun sudah ada putusan pengadilan terjerat hukum kasus korupsi. Pengadilan Negeri Manado telah melayangkan laporan lewat surat Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor W19-U1/85/HN.01/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 ke BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Terinformasi ada 145 ASN yang terjerat hukum kasus korupsi. Dan berdasarkan hasil sinkronisasi data dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, ada 83 ASN yang hingga kini masih aktif tersebar di 15 Kab/kota prov Sulut.
Menanggapi itu, Komisi I bidang Pemerintan dan HAM dengan ketua Ferdinand Mewengkang langsung mengundang hearing BKD Sulut, Senin (22/1/2018).
Dihearing, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh membenarkan bila memang ada 86 ASN yang terjerat hukum korupsi.
“Provinsi, Kabupaten/Kota yang bermasalah hukum. Tetapi setelah diverifikasi hanya ada 83 dan tersebar di provinsi dan 15 kabupaten/kota. Terkait data yang ada di provinsi, ada delapan orang PNS/ASN di pemprov. Dan, setelah ditelusuri pada akhir desember, kami sekarang sedang meminta salinan putusan dari pengadilan untuk dijadikan dasar proses pemberhentian dengan tidak hormat,” tutur Suluh dihadapan seluruh personil Komisi I.
Suluh pun menambahkan, bila dari delapan ASN yang ada di Pemprov Sulut, hanya satu ASN yang benar-benar pegawai pemprov.
“Sedangkan yang tujuh orang lainnya adalah pegawai dari kabupaten/kota yang pada 2017 mengalami peralihan kewenangan di BKD. Sehingga, pada waktu peralihan tidak dilampirkan penjelasan bila oknum mendapat sanksi kasus hukum. Sekarang sedang kami proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan proses pemberhentian dengan tidak hormat setelah data data tersebut kita verifikasi,” kunci Suluh. (*/ely)
