Topiksulut.com_Dalam memasuki tahun audit 2018 terhadap anggaran daerah Tahun 2017 pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2017
Terkait hal itu Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu optimis Minsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya. Itu diungkapkan Tetty usai menyerahkan langsung laporan keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2017. Di kantor perwakilan BPK RI Sulawesi Utara
“Berdasarkan hasil evaluasi secara internal dan melihat kinerja semua jajaran perangkat daerah yang secara serius mengedepankan aspek transparansi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Tentunya kami optimis, ” jelas buoat
Apalagi selama ini pihak BPK secara aktif memberikan pendampingan secara rutin dalam perbaikan pengelolaan keuangan berdasarkan standar-standar akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
“Itu sebab apa yang jadi rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti masing-masing perangkat daerah (PD),” tandasnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan setelah menyerahkan laporan keuangan APBD tahun 2017 itu pihak BPK selanjutnya akan langsung melakukan pemeriksaan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan didalam Laporan tersebut.
“Nah dalam penilaian opini itu, ada empat hal yang dijadikan pijakan yakni : Aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), aspek kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terahir aspek efektivitas sistem pengendalian intern,” ujar Bupati Minahasa Selatan
Diketahui penyerahan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut itu diterima lansung kepala BPK RI perwakilan Sulut Tangga Mulliaman Purba. Sebelumnya juga pihak BPK sudah lebih dulu menerima soft copy Unaudited pada akhir Maret lalu.(Hemsi)
