APK yang dipasang tim KoKo di sejumlah titik ruas jalan di wilayah Minahasa Tenggara. (foto: ist)
RATAHAN, topiksulut.com—Terkait dengan munculnya Alat Peraga Kampanye atau APK dan adanya pemasangan Baliho Kolom Kosong (KoKo) dengan ajakan coblos kolom kosong, serta menggunakan Logo KPU dan Logo Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dibeberapa titik di Minahasa Tenggara, mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Tim Kampanye JS-Oke.
Kami mengecam atas tindakan pemasangan APK kampanye ajakan mendukung KoKo yang beredar di sejumlah wilayah di Minahasa Tenggara,” tegas Sekretaris Tim Kampanye JS-Oke Hendra Paat, Rabu (18/4/2018) kepada sejumlah wartawan.
Dia menjelaskan, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU dalam Pilkada kali ini, bahwa APK dibuat atas sepengetahuan, seijin dan harus dikeluarkan oleh pihak KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi tidak sembarangan membuat, mencetak dan memasang alat peraga kampanye.
“Sangat disayangkan, baliho ajakan coblos kolom kosong muncul tanpa sepengetahuan KPU, bahkan menggunakan Logo KPU dan Logo Pemkab Mitra tanpa ijin resmi. Kami minta Panwas harus menindak tegas,” tandas Paat.
Atas hal tersebut lanjut Hendra, Tim Kampanye JS-Oke menantang pihak KPU dan Pemkab Mitra agar segera memproses hukum hal tersebut, sambil mencari tahu dan mempidanakan siapa dibalik pembuatan APK tanpa ijin, serta menggunakan Logo secara ilegal.
Hal ini tentunya perlu dilakukan mengingat dalam pelaksanaan Pikada ini semua terikat dan wajib berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, ketika hal ini muncul dan hanya dibiarkan tentunya berbahaya dan bahkan bisa saja dapat memacu konflik di tengah Masyarakat.
“Peran dan ketegasan pihak Panwas begitu dibutuhkan, agar supaya bersama-sama dapat menindak lanjuti hal tersebut, dan peran aparat hukum juga penting dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kami berharap momen pilkada kali ini semua berjalan lancar, untuk Mitra lebih baik kedepan,” pintanya. (tim ts)
