TOPIKSULUT.COM, DEPROV – Anggota legislatif, Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulut, Netty Agnes Pantouw (NAP) menyoroti terkait besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) daerah sekitar Rp700 juta-an.
Menurut Pantouw, ini merupakan bentuk ketidak- mampuan Bidang Perencanaan.
“Kalau memang perencanaan tak beres ganti saja orang-orangnya,” ujar Politisi Partai Demokrat ini dalam rapat hearing antara Komisi I dengan mitra kerja, Dinas PMD daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (12/7/2018) lalu.
Bahkan anggaran berbandrol Rp400 juta untuk pengadaan tujuh item dinilai sangat besar. Apalagi, pembelian kursi eselon ada yang senilai Rp11 juta.
Terpisah usai rapat, Sekretaris PMD Sulut, DR.Moto Mokoginta mengatakan Silpa sangat sulit untuk dihindari, secara umum hampir semua SKPD punya silpa.
“Hanya bagaimana kita meminimalisir. Kalau ada kendala yang benar-benar tidak memungkinkan anggaran itu dikeluarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan, ya kita jadikan silpa,” ujar sek PMD ini saat diwawancarai sejumlah awak media.
Ditanyai terkait dugaan penempatan orang yang tidak sesuai di bidang perencanaan.
“Ah tidak juga. Kita tidak bisa menilai yang seperti itu. Kalau ada pendapat seperti itu, mungkin itu pendapat dari dewan sebagai masukkan untuk torang (dinas PMD). Masukkan seperti itu untuk dikelola agar kita bisa memperbaiki,” ucapnya.
Dan mengenai pengadaan kursi untuk eselon oleh dewan dinilai terlalu tinggi harganya, dikatakan Mokoginta , penentuan harga sudah dilakukan survey terlebih dahulu di beberapa toko.
“Dan, itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada penganggaran.Jadi proses penganggaran sudah seperti itu,” tandasnya.
Sementara atas ketidak-hadiran Kepala Dinas PMD daerah Sulut Drs Royke H Mewoh DEA dalam rapat tersebut,diinformasikan-nya, Kadis ada agenda di luar daerah, terkait diri-Nya yang juga sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Minahasa . (*/ely)
