TopikSulut,Bitung- Setelah sebelumnya fraksi PDIP DPRD Bitung, mengalokasikan dana reses, kini seluruh anggota DPRD sepakat untuk menggeser anggaran perjalanan dinas keluar daerah sebesar 1 miliar rupiah untuk penanggulangan covid-19.
Hal ini disampaikan Kabag Humas DPRD Bitung Diana Sambiran, S. Sos MAP. menurutnya, 1 miliar rupiah tersebut akan diggeser dari mata anggaran perjalanan dinas triwulan 1 dan 2 tahun 2020.
“Untuk awal 1 Miliar,” kara Sambiran, Minggu (5/4/2020). Hal ini menurutnya, sudah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD, dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pimpinan fraksi di ruang sidang rapat paripurna DPRD Bitung, Kamis (2/4/2020) lalu.
Terkait dengan jumlah anggaran perjalanan 30 anggota DPRD Bitung yang akan di geser ke penanggulangan dan pencegahan covid 19, akan dilihat sesuai kebutuhan untuk menambah anggarannya. Diana menjelaskan untuk triwulan 1 perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Bitung bulan Januari – Maret dan triwulan 2 bulan April – Juni 2020, di triwulan 1 ada sekitar rp 1 miliar dana yang belum terpakai.
Ketua fraksi PDIP DPRD Bitung Geraldi Mantiri, SE dalam rapat itu menjelaskan, terkait penanggulangan dan pencegahan pandemi covid 19 harus diseriusi. “Mulai Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan di lapangan, sosialisasikan apa itu OPD, PDP dan suspek dan lainnya. Ini penting,” kata Mantiri.
DPRD menurutnya harus dorong untuk di perhatikan hal terkait proses pencegahan dengan membekali petugas kesehatan di lapangan dengan alat pelindung diri (APD). “Agar tidak takut lagi dalam melakukan penanganan di lapangan,” tambah Mantiri.
Sementara itu, ketua Fraksi Golkar, Erwin Wurangian, SH mengatakan, pergeseran yang dilakukan kepala daerah dalam hal ini wali kota Bitung Max J Lomban, sifatnya hanya pemberitahuan ke DPRD dan diawasi oleh DPRD, tidak lagi ada persetujuan DPRD.
“Sekarang menunggu DPRD dalam kepedulian penanggulangan dan pencegahan covid 19 tak lain tak bukan adalah anggaran,” ujar Wurangian. Dikatakannya, saat ini banyak masyarakat yang salah kaprah dengan membentuk opini ke masyarakat, akan keberadaan DPRD yang tidak baik di tengah bencana covid 19.
“Kalau akan ada pergeseran, liat anggaran yang tak terpakai, misalnya perjalanan dinas triwulan 2 April, Mei dan Juni. okuskan ke anggaran mana yang akan di geser,” tandasnya. Dikatakannya, ada Rp 3 miliar anggaran kunjungan kerja di triwulan ke 2, dan anggaran reses ada 700 jutaan.
“Itu belum termasuk perjalanan dinas konsultasi dan bimtek, bisa di geseer sambil melihat, seandainya covid 19 berlangsung hingga triwulan kedua ya di bicarakan lagi. Dana pergeseran dari pemkot, tidak melihat sudut pandang itu,” urai Erwin lagi.
Untuk dana pilkada menurutnya, kenapa tidak di geser untuk penanggulangan Covid 19 itu urusan pemkot, DPRD tinggal diberitahukan dan mengawasi terkait penggunaan anggaran di pakai dengan benar atau tidak.
Ramlan Ifran, anggota fraksi Nasdem dalam rapat itu menegaskan hal yang konkrit untuk segera di lakukan. “Apa si yang kita buat, eksekusi usulan untuk pergeseran bahas itu, langsung konkritkan. Contoh reses dan perjalanan dinas, konkritkan apa yang akan di buat sekarang dan kedepan supaya ada hasil nyata,” kata Ifran yang juga sekretaris partai Nasdem Kota Bitung ini.
Ketua Fraksi AIR, Hasan Suga mengatakan, fraksinya tidak setuju jika anggaran reses digeser, karena menurutnya, roh anggota DPRD adalah reses.
“Saya tetap akan selenggarakan reses dengan konsep berbeda. Sekali lagi tidak sependapat kalau reses tidak dilaksanakan, biarlah yang lain di geser perjalanan dinas sisa triwulan pertama dan kedua,” jelas Suga.
Ketua Bappilu DPD PAN kota Bitung ini berpatokan pada agenda reses di DPR RI yang hanya ditunda pelaksanaannya bukan ditiadakan karena pandemi covid 19, lalu kenapa DPRD Bitung tidak mau laksanakan padahal sudah tertata anggarannya.
“Pergunakan dana reses untuk kepentingan masyarakat. Kalau pun di geser kepada masyarakat siapa yang merasakan, misalnya konstituen di Maesa tidak terakomodir, ujarnya. Dia jelaskan, terkait reses dalam tatib (tata tertib) DPRD Bitung disampaikan waktu dan tempat untuk gelaran reses.
“Dengan adanya anjuran pemerintah dan kepolisian untuk tidak mengumpulkan orang, ya kalau saya akan melakukan door to door ke rumah konstituen saya,” tegasnya. (hzq)
