Soal Mafia Tanah, James Tuuk Siap Dampingi Petani Desa Sea Temui Kapolda Sulut

TopikSulut.com,Minahasa -Anggota DPRD Sulut, James Tuuk menyatakan sikap untuk mendampingi para petani penggarap yang menuntut keadilan soal status tanah mereka diatas eks HGU PT Gunung Batu di Desa Sea Kecamatan Pineleng, Minahasa.

Pasalnya, mafia tanah sudah bermain kepemilikan tanpa surat-surat yang jelas. Hal itu dikatakan Tuuk saat menemui undangan para petani Desa Sea, Sabtu 6 Maret 2021, di kantor Desa setempat. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Tuuk dengan jelas-jelas menyuarakan jika dirinya siap mendampingi petani untuk menemui Kapolda Sulut.

“Nanti saya siap dampingi petani di desa ini untuk bertemu dengan Kapolda Sulut. Jika Polda Sulut tidak merespon, ini akan saya bawah sampai ke Mabes Polri,” jelas Tuuk.


Dalam kasus mafia tanah di Desa Sea, diduga ikut melibatkan petinggi Polda Sulut. Untuk itu, Tuuk menyakini jika masalah ini belum diketahui oleh Kapolda Sulut.

“Ini karena ada oknum yang bermain di dalam Polda Sulut sehingga permasalahan tersebut belum juga selesai sejak lama,” ungkap Tuuk.


Sindjaya Budiman yang merupakan salah satu pemilik lahan bersengketa ini mengatakan jika kasus tanahnya sudah bergulir sejak tahun 2019 silam.

Bahkan tanahnya sudah diserobot oleh oleh Frans Bangkang yang saat sebagai terlapor di Polda Sulut. Namun sayangnya, permasalahan tersebut sampai sekarang tidak pernah ada titik terang di Polda Sulut.

“Pak Bangkang sudah merusak dan mencuri hasil pertanian saya. Mungkin sedikit lambat penanganan kasus ini karena pak Frans Bangkang memiliki anak di Polda Sulut,” tandasnya.


Diketahui jika Frans Bangkang diduga ingin menguasai secara paksa lahan eks HGU PT Gunung Batu sebanyak 12 hektar. Namun surat yang ditunjukkan ke pemerintah desa, dinilai cacat secar administrasi atau tidak sesuai bukti yang kuat. Pemerintah desa hanya mengacu pada Surat Direktorat Agraria No 591.5/AGR/1369 tertanggal 7 Oktober 1986 dimana lahan tersebut sudah diserahkan ke petani penggarap yang sudah 40 tahun lebih mendiami lahan tersebut.

Pokok dalam surat tersebut yakni mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1986 Nomor SK.341/DJA/1986 dimana menjelaskan jika tanah negara sebagai objek redistribusi dalam rangka pelaksanaan landfrom di Kabupaten Minahasa memberikan hak milik kepada para petani penggarap. (GB)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *