Dipimpin Mendagri, Walikota Bitung Bersama Forkopimda Ikut Rakor Pengendalian Inflasi

TopikSulut,Bitung- Walikota Bitung, Ir Maurits Mantiri, MM, Senin (31/10/2022) mengikukuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual, yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

Ikut dalam rakor tersebut, Forkopimda Bitung dianataranya, Kapolres AKBP Alam Kusama, Dandim 1310, Kajari, serta beberapa pejabat pemkot Bitung diantaranya, Kadis Sosial, Lady Ambat, SSTP, Kadis Pertanian, Steven Prok, SH, Kadis Perdagangan, Jonly Tamaka, SE, Kaban Keuangan, Franky Sondakh, SE Ak, Kabag SDA, Dr Nicky Kondo, SSTP MSi, Kabag Ekonomi, Dra Rolien Dipan serta lainnya.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, dalam sebulan terakhir Indonesia mengalami kenaikan angka inflasi. Walaupun masih relatif landai, angka masih di 5,95 %.

“Bukan untuk menakut-nakuti namun untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis/ inflasi bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga daerah. Melihat beberapa negara di benua Eropa terutama yang mengalami krisis dan inflasi yang sangat tinggi,” kata Tito.

Dalam rapat tersebut, juga ada penjelasan dari Badan Pusat Statistik mengenai data perubahan harga komoditi, Badan Pangan Nasional mengenai intervensi apa yg dilakukan Badan Pangan, serta Kementrian Perdagangan, tren apa yang sedang naik dan intervensi apa yg dilakukan menteri perdagangan, serta intervensi apa yg dilakukan Menteri Pertanian dan saran apa yang perlu dilakukan oleh daerah. Juga disampaikan pula data penyerapan anggaran dari daerah.

Kepala BPS mengatakan, upaya mitigasi terkait kebijakan yang akan diambil, maka diperlukan data yang paling relevan. BPS akan mencoba mendeteksi perubahan harga yang ada di kabupaten kota. Jadi pantauan harga akan kita pantau untuk 20 komoditas terpilih.

Baca juga:  Ketua DPRD Stefanus.D.N.Lumowa, SE Bersama Pimpinan Komisi II Turlap Guna Mendengar Dan Menyerap Aspirasi Masyarakat

Kenaikan harga minggu lalu beras menyumbang kenaikan harga di semua provinsi. Kemudian minyak goreng 32 provinsi dan gula pasir 29 provinsi.
Mengenai pangan, minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga di kabupaten/kota. Lalu beras, gula pasir, dan telur ayam ras.

Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan di daerah. Daerah-daerah yang merah dalam harga beras premium apakah melebihi HET lebih dari 5% maka perlu melakukan intervensi termasuk Sulut di dalamnya Kota Bitung masih hijau.

Harga beras medium Kota Bitung masuk kuning alias rata-rata maka perlu diintervensi.
Cabai rawit merah dan daging ayam tas serta telur ayam ras, Kota Bitung masih arena hijau. Diharapkan dilakukan operasi pasar dan bazaar pangan murah.

Offtaker dalam wilayah yang dituju harus diperhatikan agar saat fasilitasi distribusi pangan ini bisa berjalan dgn baik. Hal ini semoga berjalan dengan efektif dengan baik sampai dengan nataru. Pemerintah harus memiliki cadangan pangan sesuai dengan Perpres.
Kemendag : Perlu diwaspadai kenaikan beras dan kedelai. Perlu adanya sistem informasi harga pangan yang terintegrasi. Terdapat 5 komoditas tambahan dalam 20 wajib bps. Udang, tahu mentah, pisang, susu bubuk balita, dan jeruk.

Kemendagri : Perlu diperhatikan pelaporann upaya penanganan inflasi daerah. Harga kedelai dan tempe serta tahu mentah juga perlu diperhatikan perkembangan harga di daerah.

Kementan : Inflasi di Indonesia masih di bawah 6%. Strategi yang dilakukan kementan adalah peningkatan produksi pangan (cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, dan daging sapi), pengembangan pangan substitusi impor (gandum, gula tebu, dan daging sapi) dan peningkatan ekspor (sarang burung walet, porang, ayam, dan telur).

Baca juga:  Bupati Frangky Wongkar, SH Buka Rakercab DPC Partai Demokrat Minsel

Polri : Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri extra effort dalam rangka stabilisasi harga agar tidak terjadi inflasi : 1. Monitoring dan pemetaan pangan; 2. Pengawasan produksi pangan dari produsen hingga end user; 3.Pengawasan rangkaian importasi komoditi pangan dan realisasinya; 4. Pemetaan hambatan distribusi; 5. Menjaga keseimbangan distribusi pangan; 6. Pengendalian harga pangan bersama stakeholder; 7. Penegakkan hukum yang bersifat ultimatum remedium.
Masalah stok kebutuhan pokok: 1. Beras masih aman; 2. Gula masih aman; dsb.

Tni juga siap membantu kepala daerah dalam rangka menangani inflasi

Mendagri : Teman-teman kepala daerah mohon bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini. Lakukan rapat seminggu sekali agar paham masalah ini dan bisa melakukan intervensi secara detil. Agar minggu depan bisa melakukan update lagi dan kita semakin membaik dan semoga inflasi di Indonesia ini semakin terkendali.
Selesai Rakor (virtual) Walikota mengarahkan untuk penerapan di daerah / kota dengan memaksimalkan peran Forkopimda plus yang masuk dalam TPID Kota terutama dalam program pengendalian yg ada seperti Pasar Murah dan lain lain. Serta dibuat grafik per item secara detail mengenai komoditi yg ada.
untuk kadis pertanian berikan subsidi hanya kepada 20 komoditi yang prioritas. Berikan pada bawang, rica, dsb yang masuk pada 20 komoditas wajib bps tersebut. Berkordinasi dengan Lalu cek tanaman yang ditanam dan bersubsidi apakah sudah berdampak atau belum terhadap inflasi ini. (***)