TopikSulut.com
MINAHASA — Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, MM, MSi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) terkait iuran KORPRI BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa.
Acara tersebut berlangsung di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa pada Selasa, 28 Mei 2024.
Rakor diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Kabag Kesra, Pdt. Giovanny Rorora, MTh.
Dalam sambutannya, Sekda Watania menekankan pentingnya penanganan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh KORPRI, mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Minahasa telah menyisihkan iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan, namun masih terdapat kendala dalam implementasi manajemennya.
“Oleh sebab itu, saya sangat serius dengan penanganan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh KORPRI,” ujar Sekda Watania.
Ia menambahkan bahwa perlu ada langkah khusus setelah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyusun dan menyepakati langkah-langkah terkait anggaran yang sudah dibayarkan, termasuk dari anggaran pribadi seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Arahan dari BPK adalah kita harus menemukan satu treatment untuk membentuk tim, kemudian menyusun kerjasama dengan BPJS dan harus didukung oleh perangkat daerah,” jelasnya.
Kegiatan rakor tersebut juga diisi dengan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, termasuk Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, Asisten 1 Drs. Riviva Maringka, Inspektur Daerah Moudy Lontaan, Kepala BPJS Tenaga Kerja Merry Taroreh, serta diikuti oleh perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di Kabupaten Minahasa.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Pertanian, Plt. Sekretaris DPRD, Kabag Kesra, Kabag Umum, serta unsur perwakilan OPD dan kecamatan.
#J.R
