TopikSulut.com
Manado – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Utara bersama kabupaten/kota lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (21/01/2025) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ini turut dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, Sekda kabupaten/kota, pejabat tinggi pratama, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan se-Sulawesi Utara.
Dalam agenda tersebut, Sekda Lynda Watania menyoroti pentingnya sinergi dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga, khususnya komoditas pangan, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, percepatan implementasi digitalisasi daerah juga menjadi fokus untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” ungkap Watania.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perekonomian Sulut pada 2024 menunjukkan kinerja yang baik dengan inflasi berada di peringkat terendah kedua secara nasional. Sulut juga berhasil meraih empat penghargaan pada Championship TP2DD 2024. Meski demikian, tantangan inflasi diprediksi meningkat menjelang Ramadhan, terutama akibat lonjakan permintaan komoditas pangan dan kendala distribusi ke daerah kepulauan.
“Kolaborasi antar daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jalur distribusi dan menjaga stabilitas harga,” jelas Prasmuko.
Asisten II Gubernur Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang mewakili Gubernur, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam pengendalian inflasi.
“Ada lima aksi utama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi peningkatan konsumsi, inspeksi pasar secara berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama antar daerah, dan analisis perilaku konsumsi masyarakat. Semua langkah ini harus dilakukan secara terintegrasi,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas kanal pembayaran digital, mendorong penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Gallang.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat semakin sigap dalam menghadapi tantangan inflasi serta mendorong transformasi digital demi kemajuan ekonomi Sulawesi Utara.
#J.R
====***====