TopikSulut.com, MANADO – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Utara bakal melayangkan surat rekomendasi ke Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Komisi Informasi Publik RI dan Ombudsman RI terkait hasil seleksi panwaslu di 15 kabupaten/kota se Sulut yang dikeluarkan oleh Bawaslu Sulut yang diduga telah menabrak aturan.
Koordinator divisi penelitian dan pengembangan KIPP Sulut, Rachmad Machmud mengatakan bahwa SK Nomor 77/Bawaslu-Sulut/8/2017 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Sulut tentang pengumuman hasil uji kelayakan peserta seleksi Panwaslu yang lulus dalam tiga besar, interfal waktunya sangat jauh
“Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, waktu ataupun jadwal tahapan yang diberikan kepada bawaslu untuk melakukan uji kelayakan kepada seluruh peserta, bagi kami itu sudah sangat jauh interfal waktunya, kami tidak tahu alasannya kenapa,” ujar Machmud kepada, Rabu (23/8/2017).
Pengumuman hasil seleksi yang dilakukan pada 22 Agustus 2017 tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang seharusnya sudah diumumkan sejak tanggal 8 sampai 15 Agustus 2017. KIPP Sulut menggangap dari rentang waktu yang cukup panjang itu membuat tahapan seleksi tersebut menjadi rawan sehingga bisa membuka jalur-jalur negosiasi yang dilakukan selama tahapan seleksi.
“Dalam surat rekomendasi itu, KIPP Sulut mengusulkan adanya klarifikasi ataupun investigasi secara menyeluruh terkait tahapan seleksi yang dilakukan oleh bawaslu Sulut,” jelas Machmud.
Walaupun dalam jadwal tahapan yang dilakukan bawaslu Sulut sudah sesuai, namun menurut Machmud, jarak waktunya terlalu panjang yang ditahan oleh bawaslu Sulut untuk menyerahkan pengumuman tersebut kepada publik.
“Dalam jeda waktu ini, membuat posisinya rawan, bisa jadi ada negosiasi politik, itu yang membuat kami resah,” pungkas Machmud. (Bhs)
