TopikSulut.com – Dalam rangka memantapkan terkait rancangan peraturan daerah sesuai ajuan pemerintah Kota Manado 5 tertib yakni, fasilitas umum, lingkungan, sosial, jalan dan lalu lintas, Panitia Khusus (Pansus) Ketertiban Umum (Tibum) DPRD Manado melakukan konsultasi di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Jumat (2/11/2018).
Konsultasi dipimpin Ketua Pansus, Syarifudin Saafa, didampingi Wakil, Markho Tampi, Sekretaris, Lilly Walandha, anggota, Vanda Pinontoan, Apriano Ade Saerang, Cicilia Londong, Michael Kalonio, Winston Monangin, Lineke Kotambunan Roy Maramis, Nur Rasyid Abd Rahman, Abdul Wahid Ibrahim, Hengky Kawalo dan Arthur Rahasia.
Rombongan Pansus diterima langsung Kasubdit SDM Pol PP/PLT, Dir Pol PP dan Linmas, Eko Wulandaru, Kasubag, Sopar Lidan Silaban dan Kasubag TU Dit Pol PP, Medi Hafid.
Ketua Pansus Tibum Syarifudin Saafa mengatakan Berdasarkan hasil konsultasi, pelaksanaan ketertiban umum wajib dilaksanakan, guna menyadarkan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan terciptanya keadaan tertib dan tentram dalam kehidupan.
“Kita banyak mendapatkan informasi. Banyak hal yang perlu kita sesuaikan di ranperda ketertiban umum untuk diatur sebagus mungkin. Terutama kearifan lokal,” ujar Saafa.
Saafa juga menambahkan untuk mewujudkan suatu ketentraman yang akan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aturan yang mengatur ketertiban umum. Didalamnya tentang sanksi serta larangan yang wajib dipatuhi bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah masing-masing.
“Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2010 terdapat 12 ketentuan yang wajib diikuti. Dan dapat dituangkan dalam peraturan daerah sebagai dasar utama penegakan atau pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan para petugas lapangan,” tambah Politisi PKS tersebut.
Adapun 12 tatib yang dituangkan dalam Ranperda Tibum tersebut yaitu,
1. Tertib fasilitas umum
2. Tertib lalu lintas dan jalan
3. Tertib lingkungan
4. Tertib bangunan dan reklame
5. Tertib sosial
6. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
7. Tertib tempat usaha tertentu
8. Tertib kesehatan
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian
10. Tertib peran serta masyarakat
11. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggiran pantai
12. Tertib aset bangunan milik pemerintah
(Adv)
