Audit Kasus Pemecah Ombak Likupang Dinilai Langgar Putusan MK

Topiksulut.com,Manado–Kasus dugaan korupsi pada proyek pemecah ombak di Likupang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado, Rabu 28 April 2021 dengan agenda tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum dari Jaksa Penuntut Hukum (JPU). Sidang yang terbuka untuk umum ini, dipimpin oleh Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH dan menghadirkan terdakwa Alexander Mozes Panambunan alias Aye bersama tim kuasa hukumnya dalam perkara tindak pidana khusus Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021 mengacu sidang sebelumnya pada Rabu 21 April 2021.

Dalam sidang ini, terungkap jika kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak tersebut, diduga hasil auditnya sangat bertentangan dengan surat putusan MK No 25/PUU-XIV/2016. Sebab, berdasarkan aturan tersebut, kerugian negara harus nyata dan jelas. Kalau belum selesai, itu tidak nyata. Karena bisa saja ada yang kurang, jika diperbaiki. Bisa juga nihil kalau sudah dibereskan/dikerjakan sesuai waktu. Ataupun bisa lebih besar jika semakin hari semakin rusak, tanpa ada penyelesaian dari yang bersangkutan.
Dalam sidang tersebut juga, JPU yakni Dian Subdiana SH menyampaikan sejumlah tanggapan terkait eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum terkait tanggung renteng, permintaana hukuman perdata, hasil pemeriksaan BPKP dan sebagainya.

Menanggapi itu, salah satu kuasa hukum Erik Mingkid SH kepada wartawan, mempertanyakan soal tidak dimasukkannya Final Hand Over (FHO) atas tanggapan JPU terhadap nota eksepsi kuasa hukum. “Sebab JPU tidak membahas dalam tanggapan apa yang dieksepsikan jika proyek ini belum finish atau FHO. Pasalnya, proyek sementara jalan, kenapa sudah dapat ditentukan kerugian negaranya? Jadi itu tidak masuk dalam posisi eksepsi,” jelas Mingkid.

Mengacu dari itu, tim kuasa hukum terdakwa lainnya yakni Stevie Da Costa SH MH pun memohon kepada majelis hakim agar berani membuat temuan hukum melalui putusan sela nanti. Sebab, jika sudah telah berbicara kerugian negara, maka proyek tersebut sudah harus diserahkan terlebih dahulu baru dihitung kerugian negaranya. “Kalau bicara kerugian negara, harus ada penyerahan dulu, tapi ini tidak. Jadi saya mohon majelis hakim bisa membuat keputusan yang tepat,” tambahnya.(gebe)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *