Kasus Kumtua Pinenek, Pengacara PHRI Sulut Kantongi SK PTUN Untuk Penentuan Upaya Hukum

Topiksulut.com,Minut-Permasalahan hukum atas dugaan penggunaan ijasah palsu dan kekayaan yang tidak setimpal dengan penghasilannya sebagai pimpinan desa dari Hukum Tua (Kumtua) Pinenek berinisial HK, terus berproses.

Buktinya, Rabu 18 Mei 2022, Pengacara atau Kuasa Hukum dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perkumpulan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (PHRI) Sulut, Jevran De Young dan Ronny Rumambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/HCS-Non.Lit/LP/08/2022 tanggal 8 Februari 2022, datang menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado, sehubungan dengan adanya permohonan tertanggal 27 April 2022 yang telah diterima dan disposisi tanggal 28 April 2022.

Bahkan dari laporan di PTUN ini, Christian Hendro Silow SH MH CLA selaku kuasa hukum dari PHRI telah mengantongi dokumen hukum berupa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan tanggal 19 April 2022 dimana bertujuan untuk selanjutnya akan dijadikan dasar acuan selama 14 hari kedepan dalam menentukan upaya hukum sebagaimana laporan yang sudah disampaikan di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita telah berkonsultasi dan berkoordinasi dan kita akan melakukan upaya hukum yang relevan sebagaimana yang diperkenankan Undang-undang, dan hasilnya kita akan menunggu rekomendasi dari Instansi Pusat yang relevan dengan laporan kami,” pungkas Silow.(glen)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.