Kunker Bupati Minahasa ke Kementerian ATR/BPN RI

Minahasa93 Dilihat

MINAHASA, TopikSulut.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi (ROR) melaksankan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) untuk menyerahkan Dokumen Peraturan Bupati (Perbup) Minahasa tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Tombariri. Senin (09/01/2023).

Turut mendampingi Bupati ROR pada kunker tersebut, Kadis PUPR Daudson Rombon, ST, Kadis Bapenda Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kadis PMD Drs. Arthur Palilingan, MAP, Kabag Prokopim Johnny Tendean, AP, MAP, Kabag Umum Lonna Wattie, SSTP, Kabit Tata Ruang Margriet Pontororing, ST, Kabid Cipta Karya, Wira Paendong, ST, para staf khusus dan RRRD Command Center.

Dokumen Perbup RDTR yang dibawa Bupati ROR, diserahterimakan kepada Direktur Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Tata Ruang Ibu Rahma Julianti ST., M.Sc di Gedung Kementerian ATR/BPN RI.

Menurut Bupati ROR, Perbub RTDR merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa guna memajukan kawasan strategis pariwisata di wilayah Kabupaten Minahasa. RDTR Kawasan Pariwisata Tombariri sudah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 kemudian akan disinkronisasi ke Sistem OSS RBA sebagai dasar dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Perbup RDTR merupakan yang pertama di wilayah Sulawesi Utara. RDTR Kawasan Pariwisata Tombariri sudah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 kemudian akan disinkronisasi ke Sistem OSS RBA sebagai dasar dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang berfungsi sebagai Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah, Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang dan Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)”, jelas ROR.

Lanjutnya, RDTR merupakan dokumen strategis dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan investasi. Isu-isu kewilayahan sudah terakomodir dalam rencana pola ruang, struktur ruang, dan peraturan zonasi RDTR ini yang  menjadi acuan teknis pelaksanaan pembangunan di Kawasan Pariwisata Tombariri.

“RDTR yang disusun ini menjadi dasar acuan dalam penyelenggaraan investasi di Kawasan Pariwisata Tombariri mengingat ada banyak potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut yang dapat dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat setempat,” tambahnya.

Bupati ROR juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik antar stakeholder terkait, khususnya masyarakat Kabupaten Minahasa.

“Hal tersebut dikarenakan dalam perwujudan RDTR akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” tutupnya.
*/