Vanda Sarundajang: Kolaborasi Kunci Sukses Penanggulangan Kemiskinan di Minahasa

TopikSulut.com

Minahasa – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025–2029, yang digelar pada Selasa (27/5/2025) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Forum ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima), Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), para pejabat daerah, dan seluruh camat se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPKD merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa saat ini berada pada angka 6,53% dari total populasi, menurun dari 6,87% pada tahun sebelumnya.

“Penyusunan dokumen RPKD ini sangat krusial karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Sarundajang.

Vanda menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa telah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4% pada tahun 2029 dan antara 0,05–0,55% pada tahun 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Wabup Vanda juga menekankan bahwa proses penyusunan RPKD harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan perencanaan yang matang, agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kebijakan serta pembinaan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

“Saya yakin, dengan sinergi dan komitmen dari seluruh pihak, kita mampu menghasilkan dokumen RPKD yang berkualitas dan menjadi acuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” tutup Sarundajang.

Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi publik dalam merumuskan solusi konkret terhadap tantangan kemiskinan, demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.