TopikSulut.com
Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan bergengsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ini menjadi yang ke-11 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Minahasa.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, didampingi oleh Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., dalam seremoni yang berlangsung di Kantor BPK Sulut, Manado, Kamis (19/6/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut, seraya menegaskan bahwa opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
“Ini adalah wujud nyata komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang baik. Prestasi ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar senantiasa menjaga integritas, serta menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati RD.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Minahasa akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
“Kami percaya hasil audit ini bukan sekadar penilaian administratif, melainkan menjadi alat evaluasi konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di Minahasa,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten III Setda Minahasa, serta Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa.
Opini WTP yang berhasil dipertahankan selama sebelas tahun berturut-turut ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam mewujudkan good governance dan clean government demi kesejahteraan masyarakat.
#J.R
