TopikSulut.com
MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali membuktikan keseriusannya dalam membangun fondasi tata kelola desa yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025, sebanyak 227 operator desa dari seluruh penjuru Minahasa dikonsolidasikan dalam sebuah pelatihan intensif selama tiga hari, 28–30 Juli 2025, yang dipusatkan di Manado Tateli Resort and Convention Center. Senin 28/07/2025).
Workshop strategis ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si, dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Minahasa, Drs. Arthur Palilingan. Agenda ini bukan sekadar pelatihan, tetapi merupakan bentuk percepatan transformasi sistemik dalam tata kelola keuangan desa melalui penerapan digitalisasi menyeluruh berbasis Siskeudes.
“Era manual sudah usai. Kita masuk pada fase di mana pengelolaan keuangan desa wajib digital, wajib akurat, dan wajib akuntabel,” tegas Sekda Watania di hadapan seluruh peserta.
Ia menggarisbawahi bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak di tengah disrupsi teknologi dan kompleksitas administrasi publik. Sistem berbasis manual disebutnya sebagai sarang kesalahan dan keterlambatan, yang tidak lagi relevan dalam lanskap pemerintahan modern.
Lebih jauh, Sekda menekankan pentingnya akurasi data sebagai tulang punggung kebijakan publik. Ketidakakuratan data, kata dia, akan menyebabkan maladministrasi dan kegagalan program pemerintah — termasuk distribusi bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan.
“Setiap keputusan pemerintah hari ini dan ke depan sangat bergantung pada data yang benar. Tanpa itu, kebijakan berpotensi salah sasaran, bahkan kontraproduktif,” katanya lugas.
Tak hanya soal teknologi, Watania juga menantang seluruh operator desa untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan bahkan 5.0. Artificial Intelligence (AI) disebutnya bukan lagi ancaman, tetapi kenyataan yang menuntut setiap aparatur pemerintah untuk naik kelas dalam kompetensi dan literasi digital.
“Jika SDM tidak berkembang, maka desa akan tertinggal. Padahal desa adalah ujung tombak pembangunan. Operator desa harus jadi pionir perubahan, bukan korban perubahan,” tukasnya tajam.
Di akhir arahannya, Sekda mengangkat nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa desa harus tampil sebagai benteng persatuan, di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
“Desa adalah simpul sosial bangsa ini. Di sanalah nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus mengakar,” tandasnya.
Workshop Siskeudes 2025 ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi tengah menyusun ulang wajah desa agar sanggup menjawab tantangan era digital.
Ini bukan sekadar pembinaan, ini adalah penguatan struktur birokrasi desa dari dalam — dimulai dari mereka yang paling dekat dengan masyarakat: operator desa.
Dengan program ini, Minahasa mengirim pesan tegas: pengelolaan dana desa tidak bisa dilakukan dengan cara lama untuk menjawab persoalan baru. Inovasi, integritas, dan kecakapan digital adalah kata kunci menuju desa yang mandiri dan maju.
#J.R
