Pelantikan Kepengurusan DPP HKTI Periode 2020-2025, Syerly Sompotan: HKTI Siap Majukan Pertanian Sulut

Tomohon467 Dilihat

TOMOHON, topiksulut.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Utara, Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI Periode 2020-2025, secara Virtual di Command Centre Pemerintah Kota Tomohon. Selasa, (26/1) 2021.

Pelantikan berlangsung di Jakarta itu dilakukan secara hybrid dan dihadiri langsung 15 pimpinan inti HKTI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko melantik kepengurusan DPP HKTI Periode 2020-2025. Sementara para pengurus HKTI yang dilantik mengikuti secara daring (online) melalui aplikasi Zoom cloud meeting dari tempat masing-masing.

Moeldoko dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan organisasi agar berperan besar dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahtetaan petani.

(foto:spesial) Ketum DPN HKTI Moeldoko

Ia (Moeldoko) pun menyebut ada empat hal yang harus dilakukan HKTI, yaitu: konsolidasi organisasi, pendampingan petani, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait, dan melakukan social engineering.

Baca juga:  Dihantar Ribuan Massa, Pasangan Calon Walikota & Calon Wawali Tomohon WL-MM Resmi Mendaftar di KPU.

Pertama, jelasnya, HKTI harus melakukan konsolidasi sampai ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan begitu, HKTI dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan petani langsung. “Konsolidasi harus sampai menyentuh Gapoktan,”ungkapnya.

Kedua, melakukan pendampingan petani. HKTI harus mendampingi petani untuk meningkatkan produksi. “Contoh padi M-400 di Morotai menghasilkan 10,4 ton per hektar dengan pendampingan. Varietas M-70D juga menghasilkan 8 ton lebih per hektar. “Hal seperti ini harus berjalan masif,” tutur Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepredinan (KSP) ini.

Ketiga, HKTI harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.

Keempat, HKTI harus melakukan Social Engineering. Rekayasa sosial dalam pertanian dilakukan HKTI untuk memberikan nilai tambah produk pertanian mulai dari hulu ke hilir. “Kita bukan hanya memikirkan bertani, tapi end product (produk akhir) juga perlu difikirkan dengan baik,” paparnya.

Baca juga:  WL-MM Unggul Telak di Debat Publik Pertama Pilkada Kota Tomohon.

Moeldoko kembali mengingatkan fungsi HKTI sebagai bridging institution yang menghubungkan petani dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas.

“HKTI harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.” Kunci Moeldoko.

Ketua DPD HKTI Sulut Syerly Adelyn Sompotan usai mengikuti pelantikan mengatakan, Seperti yang dikatakan Ketum Moeldoko, HKTI harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.

“Untuk bisa memajukan pertanian kami (HKTI Sulut)  siap mendukung penuh empat hal yang dikatakan Ketum Moeldoko, jadi ini adalah kunci agar pertanian didaerah kita meningkat, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan,” tutup Syerly Adelyn Sompotan.

Turut mendampingi Ketua HKTI Sulut, Ketua HKTI Kota Tomohon Jeffri Hanni Polii. (Kim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *