Hak JAK Hingga Saat ini belum diterima, Sekwan DPRD Sulut dinilai lecehkan Aturan.

TopikSulut.com, Manado – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara James Arthur Kojongian (JAK), hingga saat ini belum menerima haknya sebagai Wakil Rakyat. 

Menanggapi akan hal ini Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara Jim Robert Tindi mengatakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dalam hal ini Sekwan Gledy Kawatu untuk tidak melecehkan aturan.

“Hal ini sama saja Sekwan Provinsi Sulawesi Utara merendahkan hukum yang berlaku. Apa alasan pihak Sekwan menahan gaji milik Anggota DPRD?, apalagi belum ada keputusan resmi berupa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menegaskan Anggota DPRD tertentu diberhentikan,’’ ujar Tindi.

Tindi juga mengatakan agar Sekwan DPRD Provinsi Sulut untuk tidak salah tafsir dan tetap fokus pada peraturan dan mekanisme yang berlaku, bahwa hingga saat ini JAK masih legal sebagai Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar.

“Kecuali sudah ada SK Kemendagri bahwa JAK diberhentikan. Barulah gaji beliau ditahan. Posisi sekarang belum ada SK, anehnya gaji JAK ditahan. Apa acuannya?, sepertinya ada yang keliru. Soal tafsir yang kurang tepat dari Sekwan Provinsi Sulut,” tutur Tindi.

Tindi juga menambahkan agar Sekretariat DPRD Provinsi Sulut untuk tidak terhasut dan tidak ikut-ikutan dalam dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Sulut. 

“Kami menemukan ada relasi kuat, antara gaji JAK ditahan dengan polemik yang berkembang di internal DPD Partai Golkar Sulut. Idealnya Sekretariat DPRD Sulut tidak masuk ke ranah itu, tidak terprovoksi atau mau dikenalikan oknum tertentu yang mungkin saja dekat dengan Sekwan Provinsi Sulut. Lalu sesuka hatinya menahan gaji yang merupakan hak dari JAK. Biarkan dinamika internal Golkar Sulut diselesaikan terpisah”tegas tindi seraya mengingatkan agar Secara de jure dan de facto JAK merupakan Anggota DPRD Sulut, jangan berani Sekwan melabrak hukum dengan alasan khawatir adanya TGR.

Seperti diketahui sebelumnya Gledy Kawatu selaku Sekwan Provinsi Sulut, Dalam berita yang berjudul ‘Sekretariat DPRD Sulut Tahan Sementara Gaji JAK’ di salah satu media online menegaskan soal pedoman Sekwan berupa adanya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

‘’Kami menunggu SK selanjutnya dari Kemendagri sebagai acuannya. Tapi tetap dananya ada di kas Negara. Jika sudah ada SKnya, akan kami realisasikan,’’ ujar Gledy, Rabu (10/3). (TS)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *