TopikSulut.com
MINAHASA – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, pada Rabu (24/05/2024).
Rakornas tersebut diikuti oleh Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, serta Inspektur Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan S,Sos, secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan kesempatan untuk mengoordinasikan upaya pengawasan guna memastikan percepatan penyelesaian target pembangunan 2020-2024.
Meskipun beberapa program strategis nasional telah mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden, BPKP masih menemukan ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan dalam beberapa program pemerintah.
Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya apresiasi terhadap kinerja BPKP, yang diwujudkan melalui penandatanganan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Kinerja untuk BPKP, yang kini mencapai 100 persen.
Beliau menekankan peran besar BPKP dalam mengawal kesinambungan pembangunan untuk memastikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Dalam analogi yang disampaikan Presiden, BPKP diibaratkan sebagai pengontrol rel kereta, yang bertugas memastikan kereta (pembangunan) mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.
Fokus pengawasan bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencegah penyimpangan guna memastikan manfaat program pemerintah dirasakan oleh rakyat.
Presiden juga menyoroti tantangan masa depan, termasuk meningkatnya tuntutan masyarakat, kompetisi antarnegara yang semakin ketat, serta kebutuhan akan inovasi dalam penggunaan teknologi.
Dia menekankan pentingnya BPKP untuk berinovasi, terutama dalam menggunakan teknologi modern seperti platform deteksi penipuan, otomatisasi pengawasan, dan pemantauan proyek melalui sensor internet dan citra satelit.
Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi secara resmi membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, dengan harapan bahwa upaya pengawasan ini akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
#J.R
