GSVL : Opini WDP Pemkot Manado Jadi Cambuk Untuk Memperbaiki Kekurangan

Manado236 Dilihat

TopikSulut.com, MANADO – Jumat (09/06) , bertempat di aula BPK-RI, jalan 17 Agustus Manado, Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengikuti penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara tahun 2016 beserta beberapa walikota dan bupati se-Sulawesi Utara.

Penyerahan Laporan Keuangan tersebut diserahkan oleh Auditor Utama KN VI BPK-RI Sjarifudin Mosli SE MM yang diterima Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut serta dihadiri Ketua BPK-RI Dr Moermahadi Soerja Djajanegara SE Ak MM CPA CA, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.

Dari 15 kabupaten/kota yang menerima LHP dari BPK, 13 diantaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Kota Manado meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau turun setingkat dibandingkan LHP tahun 2015 yang mendapat opini WTP. Demikian juga dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclamer.

Baca juga:  KPN Simarmata Ciptakan Judicial Health di PN Manado 'Wajib Makan Sebelum Bersidang'

Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan, diraihnya opini WDP atas LKPD tahun 2016 menjadi ‘cambuk’ bagi jajaran dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk memperbaiki kekurangan. Menurutnya, meski dirinya bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, baru dilantik mengemban amanah rakyat sebagai pemimpin Kota Manado pada 9 Mei 2016, namun sebagai kepala daerah dirinya ikut bertanggung jawab atas pencapaian tersebut. Dimana, pemeriksaan LKPD yang dilakukan para auditor BPK dimulai dari Januari sampai Desember 2016.

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap administrasi keuangan Pemkot Manado dilaksanakan bulan Januari sampai Desember 2016. Ini adalah akumulasi selama setahun, meskipun saya dan Pak Mor baru dilantik pada 9 Mei 2016 lalu. Kami menjadikan opini WDP ini sebagai ‘cambuk’ untuk memperbaiki administrasi keuangan kami yang lebih baik kedepannya”,ujar Walikota GSVL.

Baca juga:  HUT Kota Manado ke-394 Tahun, Walikota : Terima Kasih Warga Kota Manado

Sementara, Auditor BPK RI Sjarifudin Mosli SE MM, menegaskan berdasarkan LHP yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD kabupaten/kota tahun 2016 telah dinilai. Dimana, Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasir akrual.
Meski demikian, bukan berarti perolehan opini WTP bukan merupakan menjadi jaminan jika daerah tersebut bebas dari korupsi.

Mendapat opini dari WTP dari BPK bukan berarti kabupaten atau kota tersebut bebas dari praktek korupsi. Tetapi opini WTP bisa dijadikan pendorong semangat bagi kabupaten/kota untuk memperbaiki sistem yang sesuai aturan,” pungkas Musli.Adapun Walikota GSVL saat menerima opini WDP dari pihak BPK didampingi Wawali Mor Dominus Bastiaan SE, Ketua DPRD Manado Norce Van Bone dan Sekda Drs Rum Usulu.

(Steysi)