Penilaian Ombudsman RI Terhadap Pelayanan Publik Pemkab Minahasa

Minahasa321 Dilihat

MINAHASA, TopikSulut.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.SI, IPU , ASEAN.Eng (ROR) Menerima Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Minahasa Oleh Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Sulut Ibu Meilani Fransiska Limpar SH , MH. Bertempat Di Rumah Dinas Bupati Minahasa. Senin (20/02/2023).

Dalam penyampaiannya, Bupati Roring menjelaskan dari empat kategori penilaian, Minahasa masuk dalam kategori cukup.

“Dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan. Meski begitu, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih di instansi pelayanan publik, agar jangan cepat puas,” ujar ROR.

Dirinya menekankan, setiap keluhan masyarakat baik itu di media sosial (R3D Call Center) dan di media massa harus segera ditindaklanjuti masing-masing OPD.

“Saya beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD dalam membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegas Bupati.

Baca juga:  Upacara Korps Kenaikan Pangkat Kodim 1302/Minahasa, Letkol Inf Mutakbir Sampaikan Pesan Penuh Motivasi

Selain itu, Roring juga meminta kepada para asisten untuk terus memantau langsung seluruh sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik. Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center.

“Berdasarkan SK Bupati, ada sejumlah penilaian tersendiri terkait pelayanan publik, dan diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak di respon,” ungkap Roring.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara, Meilanily Fransisca Limpar menyebutkan, ada 7 unit layanan yang di nilai oleh Ombudsman, yakni Puskesmas Kakas, Puskesmas Koya, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu.

Berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana. Meski begitu hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.

“Output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan,” kata Limpar.

Baca juga:  Bupati Kumendong Serukan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Pilkada 2024

“Sejak dilakukannya penilaian tahun 2021 di mana, hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022,” tuturnya.

“Sekarang ini kami menilai ada peningkatan luar biasa. Begitu juga persepsi dari masyarakat itu baik,” tandasnya.

Turut mendamping Bupati Minahasa, Asisten Drs. Riviva Maringka, MSi, Ir. Wenny Talumewo, Dr. Vicky Tanor, SPi, MSi, Kadis, Pendidikan Tommy Wuwungan, Kadis Sosial dr. Maya Rambitan, Kepala BKPSDM Drs. Moudy Pangerapan, MAP, Kadis Kominfo Maya Kainde, SH, MAP, Kepala DPMPST Mekry Sondey, SE, MSi, Kepala Disdukcapil Meidy Rengkuan, SH, MAP, Staf Kadis PP&KB Syultje Panambunan, SE, MAP, Staf Ahli Agustivo Tumundo, SE, MSi, Kabag Organisasi Novarita Supit, Kabag Prokopim Jhonny Tendean, AP, MAP, Kabag Umum Lonna Wattie, SSTP, Kabag Kesra, Dr. Giovani Rorora serta sejumlah pejabat terkait.

Advetorial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *